 |
| "Dosen UGM Yogyakarta meliburkan mahasiswanya untuk melakukan demo Revisi UU TNI"/Foto : Redaksi |
RADARDETIK.ID - Pada Selasa siang, 18 Maret 2025, beberapa dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan meliburkan siswa mereka untuk berpartisipasi dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI dan dwifungsi TNI.
Sebagian dosen diberhentikan. Menurut Herlambang Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Selasa, 18 Maret 2025, tidak banyak kelas di siang hari karena bulan Ramadan.
Herlambang menyatakan bahwa para akademisi, termasuk mahasiswa, staf, dan dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, akan hadir di acara tersebut. Dia menyatakan bahwa pertunjukan tersebut berlangsung di Balairung pada pukul 13.00 WIB.
Element dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga akan bergabung sebagai bentuk solidaritas, dengan dihadiri mahasiswa dan dosen UGM. Aksi akan dilakukan selama satu jam dan akan diakhiri dengan pembacaan petisi. "Kemudian kawan-kawan bebas untuk mimbar bebas."
Seruan aksi yang ditunjukkan pada berbagai poster juga meminta peserta mengenakan pakaian serba hitam. Setelah panitia kerja mengebut revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, seruan aksi di UGM muncul. Sebuah revisi diharapkan meningkatkan jumlah jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dari sepuluh menjadi lima belas. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kembalinya fungsi ganda TNI.
Pada Senin, 17 Maret 2025, 179 individu dan 192 organisasi masyarakat sipil sebelumnya menyatakan penolakan melalui petisi. Mereka menganggap agenda UU Nomor 34 Tahun 2004 tidak penting untuk mengubah TNI menjadi lebih profesional. Sampai pagi ini, 12 ribu orang telah menandatangani petisi ini di Change.org sejak Ahad, 16 Maret 2025.
Menurut Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR pada 11 Maret 2025. Meskipun demikian, DIM menimbulkan masalah karena terdapat pasal-pasal yang bertujuan untuk mengembalikan militerisme atau dwifungsi TNI.
Kami menilai bahwa agenda revisi UU TNI tidak memerlukan transformasi TNI ke arah profesional. Dengan kata lain, akan melemahkan profesionalisme militer. Sulistyowati membacakan petisi di kantor YLBHI di Jakarta Pusat, kemarin. Dia menyatakan bahwa TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, pembahasan revisi UU TNI tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia membantah gagasan bahwa RUU tersebut dibahas secara rahasia di hotel dan menegaskan bahwa proses tersebut telah berlangsung sejak lama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Konferensi yang diadakan di hotel itu adalah rapat terbuka, jadi tidak ada kesan rapat yang diam-diam. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025, Sufmi Dasco menyatakan, "Boleh dilihat di agenda rapatnya, rapat diadakan terbuka."
Selain itu, sebagai tanggapan atas tindakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Casco memprotes empat panitia kerja (panja) DPR RI dan pemerintah. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, aktivis kontras masuk tanpa izin ke ruang pertemuan. Menurut Dasco, rapat tersebut sebenarnya dilakukan secara terbuka, dan setiap organisasi dapat terlibat jika mereka mengirimkan surat resmi.
Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), membantah pernyataan Dasco. Ia menolak bahwa pertemuan tersebut dilakukan secara terbuka.
Di tengah arahan efisiensi Presiden Prabowo Subianto, Isnur menganggap rapat di hotel bintang lima sebagai hal yang tidak masuk akal. Selain itu, ini dilakukan di ruang tertutup dan tidak ditransmisikan secara langsung, tidak seperti rapat di ruang rapat DPR.
Saya ingin tahu apakah jurnalis dapat meliput secara terbuka selama proses diskusi di ruang Fairmont. Tidak ada! Jurnalis ditempatkan di luar. Artinya? Di kantor YLBHI di Jakarta Pusat pada 17 Maret 2025, Isnur menyatakan, "Untuk tugas pers saja, meliput pemberitaan agar masyarakat tahu, enggak dikasih ruang."
Isnur menegaskan bahwa rapat DPR seharusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan tata tertib pembahasan undang-undang dan melibatkan jurnalis dan organisasi masyarakat sipil jika niat awalnya transparan. Isnur menyatakan bahwa keterbukaan ini sangat penting agar publik mengetahui siapa yang mendukung dan siapa yang menentang pasal yang dibahas.
Jadi kita tahu si A ini, anggota DPR atau anggota parlemen ini mengatakan apa? Fraksi mana yang paling keras kepala? Kita tahu fraksi mana yang lebih memihak kepada rakyatnya. Sekarang semuanya gelap. Fraksi mana yang paling menguntungkan masyarakat? Parti politik mana yang mendukung dwifungsi? Anggota DPR mana yang berusaha keras untuk mempercepat proses? "Kami tidak tahu", katanya.
