 |
| "Sekjen PDIP Hasto Kristanto melakukan serangan balik karena menjadi tersangka kasus penyuapan Harun Masiku"/Foto : Redaksi |
RADARDETIK.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyatakan ingin membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara melalui video. Pernyataan ini dibuat setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus buronan Harun Masiku.
Prasetyo menegaskan bahwa segala tuduhan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan proses hukum.
"Ya, memangnya ada?" Jika ada, ya, beritahu kami. Usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024) malam WIB, Prasetyo menyatakan, "Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah."
Dia menjelaskan bahwa pemerintah selalu mendukung penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi pelanggaran. Dia, bagaimanapun, meminta agar tuduhan seperti itu tidak dibuat tanpa dasar yang jelas.
Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengumumkan melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli pada hari Kamis, 26 Desember, tentang rencana Hasto untuk membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara.
"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu adalah yang pertama, "kan ada lanjutan puluhan video, yang juga akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelum ini, Hasto memberi tahu wartawan Guntur Romli bahwa dia memiliki video yang menunjukkan bahwa pemerintah mengkriminalisasi Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Selain itu, Hasto akan membongkar skandal kasus korupsi dan penyalahgunaan otoritas negara yang dapat meledak kapan saja.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto diminta oleh Tessa Mahardhika Sugiarto, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melaporkan bukti video skandal korupsi elite politik kepada aparat penegak hukum (APH).
Tessa menyatakan bahwa setiap orang dapat melaporkan kepada aparat jika mereka menemukan penyelenggara negara yang korup.
Tessa mengatakan kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024), "KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkannya kepada APH yang berwenang menangani kasus korupsi."
Tesa menyatakan bahwa Hasto dapat melaporkan bukti tersebut kepada Polri, Kejagung, atau KPK untuk memastikan bahwa aparat akan memprosesnya sesuai prosedur.
Tessa mengatakan, "Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku." “Yang pasti semua laporan dari masyarakat yang mengandung korupsi akan ditindaklanjuti,” kata Fitroh Rohcahyanto kepada Kompas.com, Minggu. Menurut Guntur Romli, juru bicara PDI-P, Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan pejabat negara dan politisi Indonesia.
Setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan, ancaman membongkar skandal elit politik ini muncul. Ini adalah cara Hasto menentang tuduhan kriminalisasi dalam kasus Harun Masiku, kata Guntur.
Ia menyatakan bahwa video-video tersebut menunjukkan bagaimana para politisi menyalahgunakan kekuatan mereka untuk melakukan korupsi dan mengganggu proses penegakan hukum.
"Betul (akan diungkapkan kepada umum). sebagai lawan “Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” kata Guntur pada Jumat (27/12/2024).
