 |
| "Partai PDI Perjuangan resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Boby Nasution dari keanggotaan Partai"/Foto : Redaksi |
RADARDETIK.ID - Pada Senin (16/12), PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution.
Di depan seluruh jajaran Ketua DPD PDIP se-Indonesia, Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, menyatakan bahwa dia menerima arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan AD/ART, DPP partai mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin dalam rekaman video yang disiarkan PDIP di Jakarta.
Komarudin membaca tiga surat: SK No. 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang memutuskan Jokowi dipecat, SK No. 1650/KPTS/DPP/XII/2024 yang memutuskan Gibran dipecat, dan SK No. 1651/KPTS/DPP/XII/2024 yang memutuskan Bobby keluar dari keanggotaan PDIP.
Surat tersebut menyatakan bahwa Jokowi, Gibran, Bobby, dan 27 orang lain yang tidak disebutkan namanya dilarang berpartisipasi dalam acara atau menduduki jabatan dengan nama PDIP.
Komarudin menyatakan, "Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDIP tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan saudara."
Ia menyatakan bahwa partainya akan bertanggung jawab atas SK tersebut pada Kongres PDIP berikutnya.
"SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya."
Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, di Jakarta, dengan tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, menjelaskan bahwa PDI Perjuangan tidak memecat Jokowi dalam Pilpres 2024 lalu karena menghormati statusnya sebagai Presiden RI pada saat itu.
“Kita memiliki nilai etik dan moral politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati sepanjang masa menjabatnya,” kata Deddy, Senin (16/12).
Pada saat yang sama, ia juga menyatakan bahwa PDIP masih berkonsentrasi untuk memenangkan kadernya di tingkat presiden, legislatif, dan Pilkada 2024.
Setelah kegiatan Pilkada selesai, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Ini akan memungkinkan PDIP untuk memutuskan sikap seluruh kader partai, bukan hanya keluarga Jokowi.
"Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai," katanya.
