 |
| "Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk mengurangi Kunjungan keluar negeri"/Foto : Redaksi |
RADARDETIK.ID - Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, menegaskan bahwa perjalanan dinas pejabat atau kunjungan kerja ke luar negeri, yang dianggap berlebihan dan seringkali membebani kedutaan besar Indonesia (KBRI) di negara tujuan.
Mahfud menyatakan bahwa dalam pidatonya di acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada hari Sabtu, 2 November 2024, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan penting mengenai hal ini.
Prabowo meminta menterinya untuk tegas melarang jajarannya yang sering berpergian ke luar negeri. Kabinet Merah Putih harus mengurangi kegiatan yang memboroskan anggaran.
Minggu tanggal 3 November 2024, Mahfud menulis di akun X miliknya, mengatakan, "Dulu kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri."
"Belum pulang yang satu, datang yang lain, dan semuanya harus dilayani secara protokoler," kata mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.
Ia menyatakan bahwa ketentuan resmi sudah mengatur hak kunker pejabat daerah dan pusat. Meskipun tidak selalu diperlukan, itu bahkan termasuk dalam proses studi banding Panitia Khusus (Pansus) selama proses pembuatan RUU di DPR.
Mahfud mendorong pemerintah dan koalisi pimpinan Partai Gerindra untuk memperketat aturan perjalanan dinas pejabat di luar negeri, termasuk di tingkat daerah.
Mahfud menegaskan bahwa dia menyadari bahwa Kemenkeu dan Kemdagri telah berusaha untuk mengatur hal ini, tetapi jika sudah dibicarakan di lembaga politik tertentu, ada alasan untuk mencari pembenaran.
Selain itu, dia berharap Presiden Prabowo dan Koalisi Merah Putih dapat memimpin upaya untuk mengurangi kunker pejabat yang tidak mendesak untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan kesejahteraan rakyat.
